SEMARANG – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah menilai buruh di Jateng masih mengalami penindasan secara terstruktur dan massif. Hal tersebut disampaikan oleh Zainuddin dari DPD KSPI Jateng, saat berbincang dalam diskusi buruh di markas perjuangan Sudirman Said-Ida Fauziyah, Rabu (28/2/2018) di Kota Semarang.

Diskusi buruh ini sendiri diikuti elemen buruh dari berbagai aliansi, diantaranya FKSPN, FSP FEP – KSPI, FSPMI-KSPI, FARKES Reformasi KSPI, FSP KAHUTINDO, FSPI dan FSPLN.

“Saat ini, buruh di Jateng masih tertindas secara terstruktur dan massif, Pemerintah Provinsi dibawah Ganjar Pranowo gagal menyejahterakan buruh, padahal buruh sangat berperan dalam menyukseskan pembangunan, yang membuat kaya pemerintah itu ya kaum buruh,”katanya.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disoal buruh. Desakan pembatalan pun secara seragam diteriakan para buruh agar PP yang ditandatangani Presiden Jokowi 23 Oktober 2017 lalu dicabut.

Menurut Zainuddin, kedepan pemerintah perlu tegas untuk berkomitmen soal kesejahteraan buruh di Jateng. Dari sisi upah, misalnya kata Zainudin, angka Upah Minimum Provinsi di Jateng sendiri masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya.

“Soal kesejahteraan tidak lepas dari upah, dan kami berharap, Pak Sudirman Said yang memiliki konsep detail tentang kesejahteraan buruh ini bisa merealisasikannya, petani juga terjamin kesejahterannya, buruh juga terjamin,”jelasnya.

Salah satu persoalan kesejahteraan buruh di Jateng saat ini, kata Zainudin, adalah regulasi pemerintah yang tidak jelas. “Misalnya untuk perumahan buruh saja, Pemprov akan menggunakan dana BPJS, ya kita tolak, harusnya menggunakan dana CSR perusahaan yang banyak dan pengelolaannya saat ini terkesan amburadul,”jelasnya lagi.

Sementara, Aulia Hakim dari FSPMI Jateng menilai bahwa buruh memiliki peran signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian. Namun demikian saat ini kondisi buruh di Jateng sangat memprihatinkan.

“Bulan Januari 2018, Forbes mengeluarkan data orang kaya di dunia, salah satunya yang terkaya adalah Michael Robert Hartono pemilik Djarum di Kudus, dengan kekayaan mencapai Rp201 Triliun, namun mengapa justru upah buruh di Jateng sangat kecil,”paparnya.

Secara terpisah, Calon Gubernur nomor urut 2 Jateng Sudirman Said sendiri berjanji jika rakyat Jawa Tengah memberi kepercayaan kepada dirinya, maka dia akan menjadi gubernurnya orang miskin. Alasannya kemiskinan di Jateng sudah sangat akut, sehingga perlu penanganan secara serius dan khusus.

“Pengin jadi gubernurnya orang miskin. Gubernurnya kaum petani, nelayan, dan buruh. Karena memang harus ada keberpihakan secara tegas terhadap orang miskin,”katanya.

Pria yang akrab disapa Pak Dirman ini mengungkapkan bahwa secara nasional tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih sangat tinggi. Meski ada penurunan jumlah penduduk miskin, namun Jateng masih menempati ranking kedua sebagai provinsi termiskin secara nasional setelah Jawa Timur.

Di Jawa Tengah, ada 15 kabupaten/kota di Jateng masuk dalam zona merah kemiskinan. Kelima belas kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Sragen, Cilacap, Demak, Purworejo, Grobogan, dan Demak.

Mengatasi masalah kemiskinan, lanjut dia dalah dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk masyarakat bawah. Mereka harus difasilitasi agar taraf kehidupannya terangkat.

“Kalau yang bawah terangkat, yang tengah dan atas juga akan terangkat. Jadi dengan mengangkat masyarakat bawah dengan sendirinya yang atas ikut terangkat. Sehingga yang tengah dan atas tidak perlu khawatir jika saya menjadi gubernurnya orang miskin,” jelas Menteri ESDM periode 2014-2016 ini.

Untuk merumuskan kesejahteraan buruh, Sudirman-Ida bahkan merumuskannya dalam 22 janji kerja. Sudirman menuturkan 22 janji kerja yang dipaparkan tersebut kemiskinan akan turun, lapangan kerja akan tercipta. Janji kerja tersebut merupakan niat dari pasangan nomor urut dua.

“Kalau pembangunan pertanian,nelayan, buruh ditingkatkan kesejahteraanya, infrastruktur, investasi, hingga membangun kawasan wisata kalau diakumlasi akan mengarah kepada tujuannya,” ujarnya.

Janji kerja lainnya, Sudirman-Ida akan mengganti kartu tani yang menjadi program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi program petani mandiri. Menurut dia, 22 program kerja itu merupakan wujud kesungguhan dalam bekerja saat menjadi Gubernur Jateng.

Leave A Comment

%d bloggers like this: