TEMANGGUNG — Calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said berjanji bakal meningkatkan biaya pengawasan desa. Hal tersebut dianggap manjur untuk menekan kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana desa.

Menurut Pak Dirman gubernur bisa melakukan banyak hal dalam kaitannya pengelolaan dana desa. Saat ini dana alokasi pendampingan desa di Jawa Tengah sekitar Rp30 juta, tertinggal jauh dari Jabar yang mencapai Rp120 juta. Jawa Timur juga di atas seratus juta

“Jumlah dana pengawasan akan saya lipat gandakan. Karena pemerintah desa menerima hampir Rp 1miliar. Tapi karena kemampuan management, akhirnya banyak yang terjebak hukum,” katanya.

Saat ini total kebutuhan tenaga pendamping desa di Jawa Tengah 3.857 orang, namun baru terpenuhi 1.434 orang. Jumlah itu terdiri tenaga ahli di kabupaten 174 orang, tenaga pendamping desa di kecamatan 916 orang dan pendamping lokal desa sekitar 1.783 orang.

Tenaga pendamping profesional terdiri dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) di tingkat kabupaten, pendamping desa (PD) di tingkat kecamatan, pendamping lokal desa (PLD) di tingkat desa/membawahi 3 – 4 desa dalam satu kecamatan. Sementara jumlah desa di Jawa Tengah sebanyak 7.809, dengan alokasi dana untuk gaji pendamping desa melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sebesar Rp 122,5 miliar.

Selain meningkatkan dana pendampingan desa, menurut Pak Dirman juga harus disiapkan sumber daya manusia. Yakni sekolah perangkat desa. Menurut Pak Dirman, sangat diperlukan sekolah itu. Mulai dari Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, Kadus dan lainnya.

“Maka saya menawarkan sekolah untuk perangkat desa. Semua pemimpin ada sekolahnya. Hanya yang ngurus desa yang tidak ada. Maka setelah perangkat desa terpilih, dia wajib sekolah,” katanya.

Dalam realisasinya, Pak Dirman mengaku akan menggandeng berbagai pihak termasuk Pemerintah Kabupaten, perguruan tinggi, Kemendagri, BPK, dan KPK agar pengelolaan keuangan terarah.

“Caranya? Jika kita memimpin dengan rendah hati, dan melakukan dialog dengan bupati, yuk buat sekolah untuk kepala desa, masak tidak mau? Bergantung pola komunikasi saja, karena gubernur dengan bupati bukan hubungan anak buah dengan bos, tapi rekanan,” katanya.

Pak Dirman yakin keberadaan sekolah tersebut akan disambut baik perangkat desa.

“Ini akan jadi gerakan besar yang hebat karena terdapat sekitar 70ribu an lebih perangkat desa di Jateng,” katanya.

Sumber : Tim Perjuangan Merah Putih

Leave A Comment

%d bloggers like this: